Diduga Sebagai Ajang Bisnis, Hampir Seluruh Sekolah SD di Kecamatan Kedunggalar Jual Beli Buku LKS

Diduga Sebagai Ajang Bisnis, Hampir Seluruh Sekolah SD di Kecamatan Kedunggalar Jual Beli Buku LKS
Tumpukan buku LKS

NGAWI - Pemerintah sudah amat sangat memperhatikan kebutuhan dunia pendidikan terbukti alokasi untuk sektor ini sebanyak 20% dari total anggaran negara, dan merupakan terbanyak dari sektor yang lain dengan harapan bisa mengcukupi kebutuhan, meningkatkan mutu, dan mensukseskan program wajib belajar 15 tahun.

Namun apa dikata, ada saja cara dari oknum-oknum dilingkungan sekolah yang mencoba mengeruk keuntungan berkedok jual-beli buku lembar kerja siswa (LKS),  dengan menggiring opini seolah-olah wali-murid yang membutuhkan.

Pantauan jurnalis Indonesiasatu.co.id yang terjadi di hampir seluruh Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, diduga kuat menjual buku-buku LKS pada orang tua wali-murid dengan kisaran harga 10 ribu Rupiah per buku, dengan jumlah 10 buku per murid, tiap semester, untuk kelas 1 sampai kelas 6. 

Menurut Dimiyati salah satu kepala sekolah di wilayah Jogorogo, juga seorang kepala sekolah teladan tingkat nasional di SD faforit Ngrambe, jual-beli buku LKS atau apapapun namanya itu jelas dilarang.

"Makanya kita gak berani lakukan itu, saya kira semua kepala sekolah mengetaui akan hal itu, kan ada juga di juklak-juknis dana BOS atau bantuan operasional sekolah, " jelas Dimiyati.

Sukarno ketua K3S (kelompok kerja kepala sekolah) SD Kecamatan Kedunggalar yang menjabat di salah satu SD di sekitar Trinil, mengakui akan hal itu,  

"Iya kita ngambil dari rekanan Fokus, tapi itu semua urasan masing-masing sekolah, " dalih Sukarno. 

Ditempat terpisah Kordinator wilayah UPTD pendidikan Kecamatan Kedunggalar Joko, ketika dikonfirmasi menyatakan tidak tau-menahu dan itu urusan masing-masing lembaga.

Salah satu wali-murid sekaligus tokoh masyarakat yang tidak mau disebut namanya sangat prihatin dengan adanya penjualan buku LKS dari pihak sekolah, mengingat pada masa pandemi Covid 19 ini ekonomi sangat sulit.

"Mungkin bagi orang berpenghasilan lebih tidak ada masalah dengan diminta beli buku 90 ribu tiap semester, namun bagi keluarga miskin uang segitu sangat susah, ya kalau pihak sekolah menyuruh murid atau wali murid  tanda tangan seolah-olah kami yang butuh dan meminta, rata-rata murid atau wali murid tidak berani menolak, " ujarnya dengan nada kecewa.

Ditambahkanya buku LKS itu bukan rahasia umum diduga ada Fee sekitar 40%, buku juga tidak SNI, tidak membayar pajak, dan menjadikan pertanyaan besar dikemanakan dana BOS selama ini, kenapa tidak menggunakan buku resmi dari pendidikan?,  kemudian juga akirnya banyak oknum guru yang tidak kreatif dalam mengajar karena istilahnya jaga'ke (mengandalkan_red) LKS, padahal selain gaji seorang guru juga menerima tunjanga sertifikasi setara dengan satu kali gaji perbulannya, " pungkasnya.


Jurnalis : Budi
Editor     : Tiarsin
Biro        : Kabupaten Ngawi

UPTD Pendidikan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur Dimiyati kepala sekolah Sukarno Ketua K3S
Tiarsin

Tiarsin

Previous Article

Setengah Bulan Awal Tahun 2021, Desa Talang...

Next Article

Di Awal Tahun 2021, Desa Begal Rampungkan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 231

Postingan Tahun ini: 1263

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 207

Postingan Tahun ini: 1327

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 144

Postingan Tahun ini: 260

Registered: Apr 16, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 135

Postingan Tahun ini: 758

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Oknum Kepala Sekolah SD di Toraja Utara, Diduga Cabuli 3 Muridnya
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Kades Hiliwarokha Yurniat Zebua: Tidak Benar Saya Kosumsi Minuman keras

Follow Us

Recommended Posts

Terkait Adelin Lis, Ini Pendapat Guru Besar Hukum Internasional  Universitas Indonesia
Terkait Berita Beredar, Ini Klarifikasi Pendamping PKH dan Mur
Dugaan Korupsi pada PT.ASABRI,  Kejagung RI Kembali Periksa 4 Saksi
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Tim Jaksa Penyidik Periksa 1 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi PDPDE Sumatera Selatan